Perwujudan Kedaulatan Rakyat

Dr. ABM, S.H.,M.H

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Dan Demokrasi (LeM-Demokrasi)

Negara yang menganut prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberi batasan bahwa pemerintahan dijalankan atau diselenggarakan berdasar atas faham kedaulatan rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kendali terkait pergantian pemimpin pemerintahan sekaligus menentukan wakilnya yang akan duduk diparlemen. Menurut Jimly Assidiqie bahwa rakyatlah penentu akhir penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara.

Dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia 1945 terjadi pergulatan pemikiran tentanggagasan kedaulatan rakyat. Pergulatan pemikiran tersebut berujungdengan diubahnya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Awalnya,Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Kedaulatan adalah ditanganrakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis PermusyawaratanRakyat”. Kemudian diubah pada saat perubahan ketiga UUD 1945sehingga rumusannya menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyatdan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Hakikat kedaulatan rakyat dalam kontek perubahan ini, secara redaksional tetap diposisikan pada nilai yang benar, yakni kerakyatan. Meskipun mengeliminir peran kelembagaan tertentu seperti MPR sebagai pelaksana kedaulatan, namun tidak berarti kedaulatan itu dijalankan secara murni oleh rakyat secara ‘persona’ namun pelaksanannya di atur berdasarkan undang-undang. Artinya pelaksanan kedaulatan rakyat sangat bergantung pada intrepretasi yang benar oleh pembuat UU atas abstraksi kedaulatan dalam wujud implementatif. Secara teoritis, pelasanaan kedaulatan hanya mungkin terwujud dalam dua hal, pertama adanya personalitas sebagai representasi dari pemegang kedaulatan (perwakilan) dan kedua adanya kelembagan yang menjadi wadah representasi dari kedaulatan tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa seseorang yang terpilih karena proses pemilihannya berdasarkan prinsip demokrasi yang dibenarkan hukum, maka seseorang itu telah menjadi persona pelaksana kedaulatan. Demikian pula jika sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan sistem konstitusional yang berlaku, dimana lembaga tersebut dimaksudkan sebagai wadah bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka lembaga tersebut juga adalah medium bagi pelaksaan kedualtan rakyat.

Perubahan gagasan kedaulatan dalam UUD 1945 sekaligus juga diiringi dengan perubahan terhadap cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Salah satu contoh yang dapat  dikemukan  bahwa Presiden  sebagai  penyelenggara salah satu  cabang  kekuasaan negara  pada  awalnya dipilih  oleh  MPR. Sedangkan  berdasarkan  UUD 1945  yang  telah diamandemen, Presiden dipilih  langsung  oleh rakyat,  tidak  lagi oleh  MPR.

Sangatlah  simpel gagasan  dasar teori  kedaulatan  rakyat itu, bahwa rakyatlah  yang  harus menjadi  sumber  kekuasaan tertinggi  dalam suatu  negara –  yang  lain tidak.  Rakyat  berkuasa independen  atas dirinya sendiri. Hatta menyebutkan bahwa kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin- pemimpin  yang dipercayai  oleh  rakyat. Dan Ide  kedaulatan  rakyat ini lahir sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan monopoli  dan  penyimpangan kekuasaan  yang akhirnya  menyebabkan tirani  dan  kesengsaraan rakyat.

Menurut Danang Suryo Wibowo wadah  untuk  melaksanakan kedaulatan  rakyat  itu dinamakan demokrasi,  demokrasi  tersebut dapat  dilaksanakan secara  langsung maupun  tidak  langsung. Tinggal  memilih mana  yang  memang sesuai  dengan  kondisi, manfaat,  efisiensi, efektifitas  bagi suatu  bangsa  yang menerapkannya.  Demokrasi tersebut  pilihan,  tetapi landasannya  seperti  tadi, jika  salah menerapkannya  maka akan  menimbulkan  dampak negatif  bagirakyatnya. Konsep  dasar  konstitusi sudah  pada  tataran rasionalitas, artinya  kita  tinggal melihat  kelemahan  pengaturannya dimana kita bisa memperbaiki kelemahan tersebut sehingga mekanisme proses  model  perwakilan ini  dapat  berjalan secara  demokratis. Persoalan  yang timbul disini bukan pada sistem perwakilannya tetapi  terletak  pada pengaturan  mekanisme  operasioanalnya yang  kurang lengkap  sehingga  dimungkinkan adanya  celah yang  tidak transparan,  sehingga  masyarakat tidak  bisa  ikut mengkrontrolnya,  padahal dalam  konsep  kedaulatan rakyat, rakyatlah  yang  memegang penuh  kekuasaan. 


Leave a Reply