Demokrasi Pancasila

Dr. ABM, S.H., M.H

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Dan Demokrasi

(LeMDemokrasi)

PEMILU merupakan sarana demokrasi untuk memindahkan kedaulatan dari rakyat kepada kekuasaan negara, untuk melaksanakan pemerintahan dalam upaya pencapaian cita negara. Dengan kata lain pemilu merupakan pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalangkan pemerintahan. 

Di Indonesia Pemilu diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam Negara Republik Indonesia. Maka salah satu ciri khas demokrasi di Indonesia adalah adanya prinsip Demokrasi Pancasila. Berkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat ini maka sila keempat Pancasila menjadi satu pedoman, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 

Prinsip kedaulatan rakyat dari sudut pandang hukum tata negara merupakan bentuk prinsip demokrasi, prinsip ini berkenaan dengan hak pilih setiap warga negara. Sedangkan prinsip Pancasila dalam perspektif hukum tata negara merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dengan demikian hakikat pancasila ialah hukum.

Berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menegasakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Pencantuman istilah dipilih secara demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Artinya Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak mengatur apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD, Paling tidak ada dua prinsip utama yang terkandung dalam rumusan “kepala daerah dipilih secara demokratis”, yaitu: pertama; kepala daerah harus “dipilih” melalui proses pemilihan dan tidak dimungkinkan untuk langsung diangkat, kedua; pemilihan dilakukan secara demokratis. Makna demokratis di sini tidak harus dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi dapat juga bermakna dipilih oleh DPRD yang anggota-anggotanya juga hasil pemilihan demokratis melalui pemilu atau bahkan secara progresif dapat diartikan disetujui oleh seluruh rakyat secara aklamasi, pun juga cara lain yang tidak kurang nilai demokratisnya.

Interpretasi makna demokratis dalam Pasal 18 Ayat 4 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak bisa dilepaskan dari Filosofi makna Demokrasi Pancasila sebagai ciri Demokrasi Indonesia, dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pemegang kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat di Indonesia sendiri dibatasi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kedaulatan rakyat sebagai dasar persatuan Indonesia, berkedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua hal yang menjadi pembatas kedaulatan rakyat di Indonesia ini adalah ideologi Pancasila.

Berdasarkan analisis pembatasan kedaulatan rakyat maka, konstruksi sistem pemilihan kepala daerah harus diletakkan secara fundamental pada nilai demokrasi Pancasila  dengan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam bentuk kehendak untuk memiliki sendiri pemimpin didaerah masing-masing, juga sebagai refleksi atas hak otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumahtangganya dalam koridor negara kesatuan republik Indonesia. Ini adalah nilai filosofi dari konstruksi ideal sistem pemilihan kepala daerah. Substansinya berdiri secara kokoh diatas landasan nilai demokrasi pancasila dan negara kesatuan.

Leave a Reply